Jakarta – Kepolisian RI mengumumkan pada Rabu bahwa hampir 1.000 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kerusuhan yang meluas di 12 provinsi sejak akhir Agustus. Insiden ini menewaskan 10 orang dan merusak berbagai fasilitas publik.
Komjen Syahardiantono, Kepala Bareskrim Polri, menjelaskan bahwa dari total tersangka, 295 di antaranya merupakan anak di bawah umur. Mereka dijerat dengan beragam pasal, mulai dari penghasutan, perusakan, pembakaran, pencurian, penganiayaan, ujaran kebencian, hingga kepemilikan senjata dan bahan peledak.
“Penegakan hukum hanya berlaku bagi mereka yang terlibat dalam kerusuhan, bukan terhadap warga yang menyampaikan pendapat secara damai,” tegas Syahardiantono dalam konferensi pers di Jakarta.
Polri merinci jumlah tersangka terbesar berasal dari Jawa Timur, yakni 325 orang, disusul Jakarta 232 orang, Jawa Tengah 136 orang, serta Jawa Barat 111 orang. Kasus juga ditemukan di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, hingga Sulawesi Barat.
Kerusuhan bermula pada 25 Agustus dengan aksi menentang tingginya gaji dan tunjangan anggota DPR, termasuk uang perumahan Rp50 juta per bulan. Situasi memanas setelah pada 28 Agustus sebuah kendaraan taktis polisi menabrak hingga menewaskan Affan Kurniawan (28), seorang pengemudi ojek daring. Kematian ini memicu gelombang kerusuhan lebih luas.
Di Jakarta, massa membakar pos polisi dan halte bus. Gedung DPRD di Kediri dan Makassar ikut hangus terbakar. Tragedi Makassar menewaskan tiga orang yang terjebak api, sementara seorang pengemudi ojek tewas dikeroyok massa karena dituduh informan polisi.
Polisi mengungkap tujuh anggotanya sedang disidang etik terkait insiden kendaraan taktis, dengan satu di antaranya diberhentikan. Sementara itu, rumah empat anggota DPR serta kediaman mantan Menkeu Sri Mulyani turut dijarah.
Gelombang protes ini disebut sebagai salah satu yang paling serius dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan meningkatnya kemarahan publik terhadap privilese politik dan lemahnya akuntabilitas pejabat.
Credit: jakartaglobe.id
Komentar